Komunikatorpada komunikasi massa melembaga. Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. dalam bukunya . Memahami Tanda, Kode, dan Makna Iklan Layanan Masyarakat: dalam bukunya . Teori dan Profesi Kehumasan, mengemukakan empat belas tujuan Public Relations secara umum, yaitu : Kodeetik ini menggariskan berbagai permasalahan yang patut dilakukan dan patut ditaati oleh para praktisi Humas dalam membina hubungan dengan publik-publiknya, baik dengan klien, atasan, media massa, masyarakat, teman sejawat dan sebagainya yang terdiri dari 4 pasal, sedangkan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) memiliki Etikaadalah niat . Apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara, untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Etika adalah nurani (bathiniah). Bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. BABI PENDAHULUAN. A. LATAR BELAKANG MASALAH. Penelitian yang berjudul "Persepsi Wartawan Media Cetak dan Public Relations Officer terhadap Pemberian Uang Transportasi " ini berawal dari pengalaman penulis ketika menjalani magang sebagai Public Relations di sebuah perusahaan besar yang memiliki cabang di semarang. Ketika itu penulis menemukan sebuah kejadian yang baru dimana ketika Etikaprofesi atau kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika. PadaKementerian Keuangan terdapat Kode Etik dan Kode Perilaku yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 190/PMK . Skip to content Rekan-rekan, para anggota Perhumas sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan betapa pentingnya pemahaman etika untuk profesi Humas. Etika profesi, makin lama, menjadi persoalan seiring dengan kehidupan kita yang makin dinamis. Sebenarnya, untuk PERHUMAS, hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi, telah tertuang dalam “Kode EtikPerhumas Indonesia”. Karena itu, saya hanya ingin menarik kembali pesan-pesan penting dari Kode EtikPerhumas Indonesia. Pesan penting dari dari Kode EtikPerhumas Indonesia berkaitan dengan dua hal yakni bagaimana seseorang praktisi humas bertindak/berperilaku sebagai individu; dan kedua, bagaimana seorang individu berperilaku ketika ia berinteraksi dengan pihak lain baik di dunia kerja maupun di masyarakat. Kedua pesan itu tertuang secara gamblang dalam empat pasal, Kode Etik Perhumas Indonesia. Dalam pasal 1, ditegaskan mengenai Komitmen Pribadi seorang praktisi Humas, antara lain bahwa anggota PERHUMAS harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjlankan profesi kehumasan. Menurut saya, esensi dari pasal ini sangat jelas bahwa dalam menjalankan tugas, seorang Humas perlu memahami bahwa profesi yang dijalankannya itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan mulia, karena berjuang untuk kebaikan masyarakat/public. Karena itu, seorang praktisi Humasharus menjaga kredibilitas dan reputasinya secara baik. Ia harus berdiri diatas prinsip dan standar moral sehingga bisa menjadi panutan bagi orang sekitarnya. Kode Etik Profesi PERHUMAS pun menekankan pula, bagaimana berperilaku terhadap klien atau atasan. Pesan penting yang ingin disampaikan dari poin itu adalah, pekerjaan seorangHumas tidak semata-mata berorientasi untuk mendapatkan materi. Seorang praktisi Humas harus selalu menjaga dan menjalin relasi yang dilandasi etika, baik relasi dengan atasan dalam konteks organisasi/perusahaan, maupun dalam hubungannya dengan klien. Seorang praktisi Humas harus selalu berlaku jujur, menjaga rahasia serta kepercayaan dan tidak melecehkan pihak lain yang merupakan atasan atau kliennya. Sedangkan hal ketiga dalam kaitan dengan kode etik profesi Humas adalah berkaitan dengan bagaimana seorang praktisiHumas berperilaku terhadap masyarakat dan media massa. Prinsip ini sangat jelas menekankan pentingnya seorang praktisi Humas agar bekerja untuk kepentingan masyarakat dan juga selalu menyebarkan informasi yang benar kepada public melalui media yang ada. Saat ini, penyebaran informasi kepada masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional tapi juga media sosial. Karena itu, praktisi Humas harus selalu memperhatikan bahwa setiap informasi yang keluar dari dirinya adalah informasi yang benar, akurat dan bermanfaat bagi public. Sedangkan prinsip keempat dalam kaitan dengan kode etik perhumas adalah menekankan bagaimana seorang praktisi Humasberperilaku etis terhadap rekan kerja atau sejawat. Seorang praktisi Humas harus tetap menjaga reputasi teman sejawatnya. Perilaku dan tindakan yang berlandaskan etika akan menentukan reputasi seorang praktisi Humas. Karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan “public relations is about reputation. The result of what you do, what you say and what others say about you”. Mudah-mudahan, sapaan singkat ini menyemangati kita semua sebagai praktisi Humas. Para professional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pemgetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dank ode etik profesi sebagai standar moral. 1. Pengertian Profesi dan Profesional Perkembangan istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman, dan dilaksanakan terus- menerus, serius yang merupaka sumber utama bagi nafkah hidupnya. Dilapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut a. Profesi Khusus Para professional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan sebagai tujuan pokoknya. b. Profesi Luhur Para professional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atatu jiwa pengabdiannya semata- mata. 2. Ciri- ciri Profesi Khususnya professional Humas PR Profesional, secara umum memiliki ciri- ciri sebagai berikut 1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya. 2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif. 3. Memiliki tanggung jawab profesi responsibility dan integritas pribadi integrity yang tinggi. 4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. 5. Otonomisasi organisasi professional, yaitu kemampuan untuk mengelola managemen organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain. 6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Prinsip- Prinsip Etika Profesi Seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan Public Relationt Profesional, secara umum memiliki tiga prinsip Etika Profesi Keraf,199349-50 sebagai berikut 1. Tanggung jawab Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. 2. Kebebasan Para profesional memiliki kebiasaan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu- ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan tanggung jawab. 3. Kejujuran Jujur dan setia serta meras terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri. 4. Keadilan Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidk dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggumilik orang lain. 5. Otonomi Setiap profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Pernyataan Humas Pr Statement Bersifat Konotatif Sesuai dengan acuan Kode Etik Profesional Humas secara praktik dalam mengeluarkan statement press atau peryataan pers untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya, humas mengacu pernyataan-pernyataan yang bernada positif, yaitu melalui “Avoid negative news, and withdrawal publication”. Artinya, yang bersangkutan tidak akan menyebarluaskan publikasi yang tidak menguntungkan, dan tidak menghindari peryataan Humas PR Statement yang menimbulkan salah pengertian misunderstanding, konotatif, kontroversial, dan polemik berkepanjangna dengan berbagai pihak lainnya. Pengembangan Profesionalisme Profesional adalah memiiki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optomim dalam batas- batas etika profesi. Seorang profesional adalah A person who does something with great skill. Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme adalah sebagai berikut 1. memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan eksistensi seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi, yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga/ organisasi, dan negara. 2. wadah tepat untuk mengembangkan kemampuan dan ketermpilan bagi seorang profesional. 3. KriteriaPelaksaan peranan, kewajiban, dan tugas pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai degan kriteria. 4. KreatifSeorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif, dan kreatif. 5. KonseptorSeorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep- konsep kerja atatu manajemen Humas/ PR yang jelas. Etika Penulis PR Bagi penulis naskah bidang kehumasan PR Writing Activity untuk mengembangkan suatu etika penulisan di media untuk melakukan komunikasi persuasif, dengan menggunakan uji “Etika Formula TARES”, yaitu terdiri dari lima prinsip- prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media publikasi, public relations, sebagai berikut uji etika penulisannya Truthfulness Ketika PR sebagai penulis ingin menjelaskan informasi, dan berita tentang suatu peristiwa atau kegiatan, penjelasan serta pernyataan tertentu maka haruslah berdasarkan kejujuran dan kebenaran apa adanya. Authenticity Keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi atau pesan- pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasikan melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Respect Menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu. Equity Ekuitas atau hak kewajaran dalam prinsip- prinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan- pesan persuasif yang baik kepada khalayak publknya, untuk menghindarkan sasaran kritikan dari pesan terlalu berlebihan. Sosial Responsibility Ketika menyampaikan pesan- pesan persuasifnya dan mencapai suatu tujuan secara objektif yang sekaligus merupakan bagian dari kode etik “ profesional public relations” dengan memiliki rasa tanggung jawab. APLIKASI KODE ETIK PROFESI HUMAS Berten K. 1994 mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompo profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana “seharusnya” das sollen berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan dimata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Kode Etik Profesi Humas Menurut G. Sachs dalam bukunya The Extent and Intention of PR and Information Activities terdapat tiga konsep peting dalam etika kehumasan sebagai berikut 1. The image, the knowledge about us and the attitudes toward us the our different interest groups have Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok- kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. 2. The profile, the knowledge about an attitude towards, we want our various interest group o have. Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam 3. The ethics is branch of philosophy, it is a moral philosophy or philopsophical thinking about morality. Often used as equivalent it right or good. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang morallitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai- nilai kebenaran dan kebaikan. Kode Etik Profesi Prsa Kode Etik Code of Profesional Standards PRSA sudah ada sejak tahun 1946, yaitu berisikan perilaku atau prinsip- prinsip tindakan yang etis sebagai berikut 1. Advocasy, yaitu memberikan pelayanan bertanggung jawab terhadap pembelaan advocacy publik yang diwakilinya. 2. Honnesty, kejujuran selalu melekat yang merupakan nilai standar tertinggi dari nilai akurasi dan kepercayaan. 3. Expertise, suatu keahlian atau kemampuan khusus yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab sebagai profesional PR. 4. Independence, kebebasan dalam melaksanakan pemberian nasehat secara objektif dan memiliki kewajiban akuntanbilitas PR tinggi terhadp pihak yang diwakilinya. Secara garis besar perwujudan perilaku seseorang dalam menghadapi segala persoalan ditentukan oleh berbagai faktor Djamaludin Ancok dan Tim, 199298-99 yang dapat dilihat dari rumus berikut Artinya P = perilaku f = fungsi O = hal yang berkaitan dengan faktor internal L = hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan Kode Etik Humas Religional Asean FAPRO FAPRO Federation of Asean Public Relations Organisations dalam siding umumnya di Manila pada tanggal 27 Maret 1978, mengesahkan suatu pedoman kode etik yaitu “Kode Praktik Profesional dan Etik” Code of Profesional Practice and Ethics yang terdiri dari mukadimah dan enam pasal pokok, sebagai berikut Preambul Menyatakan keinginan untuk memajukan praktik PR yang sehat dan bertanggung jawab. Sesuai dengan prinsip- prinsip Deklarasi ASEAN, maka dirumuskan kode profesi dan etik bagi para praktisi Public Relations ASEAN Tujuan Para praktisi Publlik Relations ASEAN akan taat pada tujuan- tujuan yang tercantum dalam Konstitusi FAPRO. 2. Integritas Pribadi dan Profesi 3. Perilaku terhadap Klien dan Majikan 4. Perilaku terhadap Publik dan Media 5. Perilaku terhadap Rekan Seprofesi 6. Hubungan dengan ASEAN Aspek Hukum Komunikasi Kehumasan Pada era pemerintahan reformasi yang demokratik dan menganut sistem politik terbuka Indonesia berhadapan dengan “kebebasan pers” dan konsistensi pelaksanaan HAM sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang Pers, tambahan Pasal 28 F UUD 45 dan seirama dengan Pasal 21, Tap XVII/MPR/1999 yang berbunyi sebagai berikut. “ Setiap orang berhak ubtuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” Terdapat pertimbangan patut dan tidak patut untuk memberitakan hal- hal yang menyinggung perasaan kesusilaan, SARA Suku, Agama, Ras, mengenai kehormatan nama, atau martabat seseorang. Oleh karena itu, ketentuan pidana produk legislatif merupakan pembatasan yang sah terhadap kebebasan pers dan bersifat limitatif. Penghinaan dalam legislatif, yaitu penghinaan biasa dan penghinaan ringan, baik secara material dan formal; Berita hasutan dan kebohongan; Blasphemy, yaitu penghinaan terhadap nilai agama; Pronografi dalam bentuk tulisan, gambar dan lisan; Keamanan nasional dan ketertiban umum National security and public order; Pernyataan yang menghambat jalannya peradilan impede the fair administration of justice Pernyataan terhadap seseorang atau telah memvonis seseorang bersalah atau yang menjadi urusan pengadilan trial by the press Penghinaan atau pelecehan terhadap pengadilan atau jalannya suatu proses siding peradilan comtempt of court Etika Humas Pemerintah Dan Bumn A. Humas Pemerintah Menurut Dimock dan Koening, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan,serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah. Keberadaan Humas Pemerintah Keberadaan departemen kehumasan Public Relations Departement disuatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Tugas pokok dan kewajiban Humas /PR adalah bertindak sebagai komunikator narasumber untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah. Fungsi Pokok Humas Pemerintah Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan- pesan, dan informasi. Menjadi komunikaor sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis Peran Taktis dan Strategi Kehumasan Pemerintah/BUMN/BHMN Secara taktis dalam jangka pendek, Humas /PR instansi pemerintah berupaya memberikan pesan- pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Sacara strategis jangka panjang Humas/PR instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Etika Humas Pemerintah Bakohumas Tugas dan fungsinya sebagai berikut 1. Membantu Menteri Penerangan RI sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. 2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama antara Humas Departemen dan Lembaga Pemerintah/ Negara. 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan- kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijaksaan pemerintah. Tugas, Kedudukan, Tujuan, dan Kegiatan Bakohumas Tugas 1. Membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah, dan antarpemerintah dengan masyarakat. 2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama anatara Humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non- Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta BUMN. 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan Kedudukan 1. Badan Koordinasi Kehumasan , disingkat Bakohumas. 2. Keanggotaan Bakohumas terdiri dari Humas- humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non- Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta BUMN. 3. Bakohumas dikoordinasikan oleh Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan INformasi. Tujuan 1. Meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi kehumasan. 2. Prinsip kerja dalam pencpaian tujuan tersebut. 3. Kegiatan 4. Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi. 5. Melakukan pembinaan dan pengembangan profsi kehumasan. 6. Meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. 7. Memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengn organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat. SUMBER Rosady Ruslan. Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

bagaimana kode etik profesi kehumasan dalam hubungannya dengan media komunikasi