KeputusanTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan. d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. e. Surat gugatan daluarsa;4. Upaya administratif yang salah tujuan berakibat pada tidak sahnyapengajuan gugatan;5. Surat kuasa tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;6. Upaya administratif yang diajukan bukan oleh seseorang berakibat padatidak sahnya pengajuan gugatan;Halaman 106 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUNJKT7. SURATGUGATAN PTUN Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps - August 23, 2013 Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No olehkarena itu selaku kuasa hukum sesuai surat kuasa tanggal 29 september 2014 mengajukan surat gugatan ini, dan memohon kepada ketua pengadilan tun makassar agar memberikan kelonggaran atau penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang di juga meminta pemberian ganti rugi sebesar rp. 3.000.000 ,- (tiga Objek sengketa dalam perkara ini adalah adalah Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2017 tentang pemberian HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah. 1. Syarat Materiil yaitu: a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang; b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis; c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan .

contoh surat gugatan ptun tentang perizinan